Suara Ponorogo - Kabupaten Ponorogo baru-baru ini memulai uji coba implementasi sistem e-parking sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir di daerah tersebut. Namun, uji coba ini telah menciptakan sejumlah kontroversi dan penolakan dari sebagian petugas parkir. Alat e-parking berbentuk mirip EDC dan telah dipasang di setidaknya 5 titik di Jalan Hos Cokroaminoto, Ponorogo.
Penerapan e-parking sejauh ini dianggap kurang praktis dan tidak maksimal oleh para petugas parkir. Mereka menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan alat tersebut, yang membuat proses parkir menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Salah satu masalah yang muncul adalah penundaan dalam memberikan struk atau karcis pembayaran kepada pengendara, sehingga beberapa kendaraan akhirnya dapat lolos tanpa membayar.
Hariyanto, seorang petugas parkir, mengungkapkan kekhawatirannya terkait efektivitas sistem e-parking. "Kami menghadapi banyak kendala dalam mengoperasikan alat e-parking ini. Selain itu, penundaan dalam memberikan struk pembayaran juga menyebabkan beberapa kendaraan lolos tanpa membayar," ujar Hariyanto. Kritik dan ketidakpuasan dari para petugas parkir ini menyoroti kegagalan dalam merancang sistem e-parking yang dapat diterima dan efisien.
Di sisi lain, Heri, seorang pengendara, menyatakan sikap yang lebih terbuka terhadap sistem e-parking ini. Meskipun ia tidak keberatan dengan penerapan sistem tersebut, ia menegaskan bahwa implementasi e-parking seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di beberapa tempat tertentu. Menurut Heri, upaya pemerintah untuk meminimalisir kebocoran pendapatan dari parkir akan berhasil jika diterapkan dengan konsisten di seluruh wilayah.
Baca Juga:4 Siasat Nakal Pasutri Penipu Tiket Konser Coldplay: Beli Akun Twitter hingga Rekening Palsu
Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa uji coba e-parking saat ini merupakan kelanjutan dari uji coba sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022. Uji coba sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas instrumen alat yang digunakan oleh petugas parkir. Namun, tampaknya evaluasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah yang dihadapi, seperti kesulitan operasional dan keterlambatan dalam proses pembayaran.
Meskipun pemerintah daerah mengambil langkah berani dengan menerapkan sistem e-parking, kenyataannya adalah bahwa implementasi tersebut telah menuai kontroversi dan kritik dari sejumlah petugas parkir. Kegagalan dalam merancang sistem yang praktis dan efisien, serta keterlambatan dalam memberikan struk pembayaran, menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam persiapan dan perencanaan sebelum meluncurkannya.
Untuk mencapai tujuan pengoptimalan pengelolaan parkir dan meminimalisir kebocoran pendapatan, pemerintah daerah perlu secara serius memperhatikan masukan dan kritik dari para petugas parkir serta memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem e-parking. Keseluruhan komunitas, termasuk petugas parkir dan pengendara, harus dilibatkan dalam diskusi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan solutif, penerapan e-parking dapat menjadi langkah maju yang benar-benar efektif dalam mengelola parkir di Kabupaten Ponorogo.
